Bantuan
Langsung Sementara Rakyat
Bantuan Langsung Sementara Pemerintah (BLSM) merupakan suatu program
pemerintah dalam rangka kebijakan untuk menaiki harga BBM Bersubsidi. Bantuan
ini bersifat sementara, bantuan ini ditujukan kepada masyarakat miskin.
Pemerintah mengadakan BLSM karena ingin membantu rakyat miskin terutama dalam
hal financial. Pada dasarnya BLSM itu tidak jauh berbeda dengan BLT, mungkin
namanya saja yang berbeda.
Bantuan ini akan diberikan langsung oleh pemerintah kepada rakyat miskin
ketika harga BBM bersubsidi naik. Namun program ini mendapat pro kontra dari
banyak pihak terutama partai – partai yang berada dalam kabinet Indonesia jilid
II.
Penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi dinilai hanya akan menjadi instrumen politik dalam meningkatkan
citra partai. Kebijakan pemberian kompensasi ini akan diklaim sebagai kebijakan
para menteri dari partai yang mendorong kompensasi tersebut.
Partai-partai yang mendorong kompensasi juga akan memanfaatkan momentum
itu. Kader partai yang duduk di kementerian akan mengklaim kompensasi itu
sebagai program yang bersangkutan. Sebelum rencana pemberian kompensasi itu
terealisasi pun, sudah ada menteri yang mengklaim kompensasi tersebut sebagai
kebijakannya. Muatan politik sangat kental mewarnai kebijakan pemberian
kompensasi tersebut.
"Muatan politiknya terlalu tinggi. Partai-partai akan memanfaatkan
untuk elektabilitas, menarik simpati publik.
Selain itu juga dikhawatirkan pemberian kompensasi ini akan tidak efektif
dalam pendistribusiannya nanti. Ketika penyaluran kompensasi tidak efektif,
lanjutnya, saat itulah partai politik bermain merebut simpati rakyat dengan berperan
seolah serius mengawasi pendistribusian tersebut.
"Ketika distribusi di lapangan bermasalah, partai-partai akan serius
mengawasi. Ini kan distribusi menyentuh masyarakat, berhadapan langsung parpol
dengan konstituen, di situlah bermain, pemberian kompensasi, seperti dalam
bentuk BLSM, justru tidak mendidik masyarakat.
"Bentuk kompensasi kan hanya berganti bungkus, tidak mencerdaskan
masyarakat, dulu ada BLT, sekarang BLSM, sama saja.
Seperti diberitakan, seiring dengan rencana menaikkan harga BBM, pemerintah
mengajukan empat opsi kompensasi, yakni bantuan langsung sementara masyarakat
(BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras
miskin. Total dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang disepakati Rp
27,9 triliun.
Pemerintah bersikap, kenaikan harga BBM hanya akan dilakukan setelah
adanya kepastian persetujuan DPR terkait adanya dana kompensasi yang diajukan
pemerintah melalui APBN Perubahan tahun 2013. Tanpa adanya kompensasi,
pemerintah masih terus akan menunda kenaikannya. Rencana kenaikan harga BBM ini
disepakati Sekretaris Gabungan Koalisi, kecuali Partai Keadilan Sejahtera.
Pemberian BLSM berdampak buruk bagi masyarakat miskin karena
mengakibatkan ketergantungan. Mereka dikhawatirkan tidak dapat berbuat apa-apa
dan berpikir kritis mengingat BLSM menempatkan masyarakat miskin sebagai
penerima bantuan. Seharusnya pemerintah itu lebih banyak membuka lapangan
pekerjaan bukan memberikan sesuatu yang instan dan akan lebih baik jika
kompensasi dibuat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri, yang lebih sistematis dan tepat sasaran.
Kenaikan harga BBM perlu kajian matang dan mendalam sebelum diberlakukan.
Kenaikan harga BBM pun harus diikuti oleh upaya-upaya mitigasi demi menjaga
daya beli masyarakat miskin. "Ini karena inflasi yang naik berpotensi
menambah empat juta orang miskin baru."
Terkait kuota BBM bersubsidi, salah satu partai yang berada pada koalisi
yaitu Partai Gerindra mengingatkan pemerintah untuk menjaga besaran volume 48
juta kiloliter yang telah disepakati. Sebab berkaca pada 2012, subsidi yang
awalnya ditetapkan 40 juta kl, pada akhir tahun melonjak menjadi 45 juta kl.
"Kuota jebol menyumbangkan defisit anggaran," kata Francis.
Agar penyaluran tepat sasaran, BLSM menjadi perhatian dari aparat hukum
seperti KPK dan lembaga hukum lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu pemerintah harusnya berusaha menjadikan bangsa ini menjadi bangsa
yang mandiri.